LKPJ 2015, Titik Tolak Perubahan Kendal
 |
| H Rubiyanto ST Ketua Pansus I |
Pansus I Pansus DPRD Kendal yang membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah TA 2015 menilai bahwa LKPJ yang disampaikan masih berkualitas rendah.LKPJ sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan pemerintah daerah dalam masa tahun anggaran 2015.
Menurut H Rubiyanto,ST selaku ketua pansus menuturkan bahwa LKPJ yang disampaikan hanya memenuhi rutinitas pemerintahan saja, belum menjadi pertanggungjawaban publik atas amabah kepemimpinan daerah yang diembannya selama 2015.Ini bisa dilihat dari hasil evaluasi kinerja pemda kendal tahun 2015.dalam 420 indikator kinerja berdasarkan10 misi dapat dirinci hasil kinerjanya sebagai berikut 195 kinerja memenuhi target (46,4%),192 tidak mencapai target (45,7%) dan 33 indikator tidak dilaporkan.Sementara itu berdasarkan PP no 6 tahun 2008 untuk capaian aspek pembangunan daerah,ada 3 aspek yang dinilai yaitu aspek kesejahteraan umum,aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk penilaian aspek kesejahteraan masyarakat kinerja pemda kendal sampai 2015 cukup berhasil dengan nilai sedang (56℅) dari target. Sedangkan aspek pelayanan umum dan daya saing daerah Belum bisa dinilai karena data pelaporannya belum ada.
Dibidang kinerja keuangan,realisasi pendapatan daerah melampui target sebesar rp54.335.369.514 atau naik menjadi 103,3 % dari target.Tren pendapatan daerah secara nominal cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Tahun 2012 pendapatan daerah Rp 1,236M kemudian tahun 2015 naik menjadi Rp 1,720M.tetapi pertumbuhan total pendapatan daerah yang meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah.PAD pertumbuhannya fluktuatif cenderung menurun di tahun 2015.
Sementara untuk belanja daerah kurang dari target dan hanya terealisasi 83,98%.Naiknya pendapatan daerah yang tidak diimbangi dengan penyerapan belanja, maka terjadi silpa tahun 2015 sebesar Rp 378.006.167.389.Di tengah problem keterbatasan anggaran dan banyaknya permasalahan daerah,adanya SILPA atau sisa anggaran 2015 yang cukup besar sangat disayangkan.
Mencermati banyaknya kekurangan kinerja pemernitah daerah TA 2015, H Rubiyanto,ST yang politisi PKS menyatakan bahwa kondisi ini bisa jadi pijakan bagi kepala daerah yang baru untuk melakukan perubahan."adanya LKPJ tahun 2015 ini bisa menjadi masukan bagi bupati baru untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang" tambah Rubiyanto.Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada LKPJ 2015 merupakan hasil kinerja pemerintahan yang lalu.Rubiyanto menambahkan beberapa capaian kinerja yang belum tercapai bisa menjadi masukan rumusan dan permasalahan isu daerah strategis pada RPJMD 2016-2021 yang sedang disusun.Yang paling penting adalah penataan birokrasi karena banyak kegiatan yang tidak terserap karena kurangnya kapasitas aparat pemda dalam pengelolaan daerah,tegas H Rubiyanto,ST (AFH)
0 Comments