Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal membuka kembali PELATIHAN DAN KETRAMPILAN GRATIS tahun 2016. Pelatihan tersebut adalah :

Jenis Pelatihan	Jumlah Angkatan	Jenis Pelatihan	Jumlah Angkatan
Membatik	2	Menjahit	5
Tata Boga	2	Bordir	2
Teknik Sepeda Motor	2	Teknis Sepeda Motor	3
Elektro	1	Las	3
Menjahit Busana	2	Elektro	3
Hantaran/handycraft	1	Teknik Mesin Diesel	1
Menjahit garmen	10	Tata Rias Rambut	2
Tata Rias Rambut	2	Pertukangan kayu	2
Body Repiar	1
Bahasa Jepang	1
Bahasa Korea	2

Persyaratan :

Fasilitas :

Pelaksanaan

Maret sd Desember 2016 dengan 240 JPL

Pendaftaran

Dinas Tenaga kerja dan Transmgrasi Kabupaten Kendal Jl Soekarno Hatta no 62 Kendal telp 0294 381275/381074. Jam KERJA

INFO LEBIH LANJUT

HUBUNGI STAF FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN KENDAL

AGUNG PRASETIYA 081325793486

Kendal (27/12). Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait banyaknya pungutan sekolah, DPRD Kab Kendal membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif Pendidikan Gratis. Latar belakang munculnya perda ini karena penyelenggara pendidikan masih memungut biaya pendidikan sukarela. Tetapi dalam praktiknya pungutan tersebut seperti “diwajibkan” bagi orang tua siswa.

“Spirit Raperda ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah turut menopang biaya pendidikan yang belum teralokasi dari BOS ataupun bantuan pendidikan baik pusat maupun propinsi” tutur H Sulistyo Ari Bowo S.Hut  Anggota Komisi D DPRD Kab Kendal Fraksi PKS. Lebih lanjut Ari menyampaikan bahwa selama melakukan reses banyak keluhan orang tua terkait “pungutan sukarela”. Dengan adanya Raperda ini diharapkan bias menjadi bahan regulasi pemda untuk mengatur pungutan tersebut.

Molor

Penetapan Raperda Pendidikan Gratis tersebut batal ditetapkan pada masa periode 2015. Hal tersebut dkarenakan perlu adanya pengkajian lebih mendalam terkait Rancangan Perda tersebut. Salah satu hal krusial yang perlu dirubah adalah judul Raperda tersebut. Menurut Ari dengan judul Pendidikan Gratis mengandung konsekuensi semua pembiayaan pendidikan di Kendal di tanggung oleh Pemda. Hal ini bagi pemda memberatkan. Selain masalah istilah tersebut kehadiran Raperda Pendidikan Gratis in harus disinkronkan juga dengan Perda no 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Penddkan di Kabupaten Kendal.

Sebenarnya dengan tidak dtetapkannya Raperda Pendidikan Grats pada tahun 2015 bukan berarti batal. Menurut Ari pembahasan raperda tersebut akan diperpanjang pada masa prolegda 2016. “Sudah diagendakan dan djadwalkan 2016 harus selesai” tegas Ari.

Menyayangkan

Sementara  itu Arif Fajar Hdayat selaku Ketua LPM Madani Kendal, menyayangkan molornya penetapan raperda Pendidikan Gratis di tahun 2015. Padahal kehadiran Raperda tersebut di tunggu para orang tua wali murid.”Dilapangan banyak pungutan sekolah dengan embel-embel sukarela tetapi nyatanya jadi wajib” tambah Arif. Selain soal pembiayaan, Arif berharap Raperda tersebut juga mengakomodir standar pelayanan sekolah kepada para murid. Jangan sampai karena gratis pelayanannya jadi seenaknya.  (AFH)

Bertempat di Giriwono Wonogiri Selasa malam (20/10) berlangsung pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk dengan lakon Babad Alas Mertani, dalam rangka meresmikan monumen H. Muhammad Suharto yang menghadirkan 9 dalang kondang Wonogiri di antaranya mantan Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi atau yang kita kenal sebagai Ki Bodronoyo Suro Agul-Agul.

Dalam sambutannya Begug Poernomosidi sangat menekankan pentinnya pelestarian budaya jawa yang adhiluhung diantaranya  Wayang kulit, dan ia meyakini bahwa pasangan calon no.1 Hamid-Wawan yang mampu mengemban misi ini. Begug juga menginginkan agar pasangan dapat terpilih untuk memimpin Wonogiri pada 9 desember 2015, sehingga dapat menjalankan dan melanjutkan roda pemeritahan dan membangun Wonogiri menjadi lebih maju lagi.

Yang unik dan heboh dalam pagelaran wayang tersebut pasangan Hamid Wawan tiba-tiba diberi kehormatan untuk tampil sebagi dalang mendampingi Ki Bodronoyo dalam pementasan “limbukan”.

Hamid memerankan Cangik dan Wawan memerankan Limbuk, dialog interaktifpun terjadi mulai dari alsan maju dalam pilkad, program yang akan di laksanakan dalam memajukan Wonogiri sampai komitmen kekompakan dalam memimpin Wonogiri, penontonpun sangat terhibur gelak tawa saling bersahutan saat mendengar “dhagelan-dhagelan” humor dari ketiga dalag.  (Yud)

sumber : pksjateng.or.id

Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari menginginkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) fokus untuk mencapai target 12 juta wisatawan mancanegara (wisman) di tahun 2016.

Setelah melewati tiga kali Rapat Kerja (Raker) dan satu kali Rapat Dengar Pendapat (RDP), hari ini telah ditetapkan dan ditandatangani Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kemenpar tahun 2016.

“Kementerian Pariwisata akan dibekali anggaran Rp5,41 triliun sebagaimana yang telah disepakati dalam pagu anggaran RAPBN TA 2016”, kata dia usai menandatangani pagu definitif Bekraf RAPBN TA 2016, Rabu (21/10/2015) di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Anggaran tersebut meningkat Rp3,17 triliun atau 128,23% bila dibandingkan pagu APBNP TA 2015. Dari anggaran tersebut satuan kerja deputi bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata mancanegara mendapatkan jatah yang paling banyak yakni 3,17 triliun atau lebih dari 50% total anggaran.

“Banyak tugas besar menanti Kemenpar, Indonesia dapat menarik wisman untuk berkunjung karena memiliki ciri khas yang berbeda dengan Negara-negara lain”, ia menjelaskan. Kemenpar memiliki target hingga 2019 untuk meraih 20 juta wisman dan memperkenalkan Indonesia pada dunia.

Walaupun terjadi penundaan anggaran Kemenpar  dalam RAPBN TA 2016 senilai 243 milyar, Komisi X mendorong Kemenpar  agar target TA 2016 yang telah disusun tidak mengalami penurunan yakni: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari 10 juta pada tahun 2015 menjadi 12 juta pada tahun 2016. Jumlah penerimaan devisa dari sebesar Rp155 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp172 triliun pada tahun 2016. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara dari 255 juta pada tahun 2015 menjadi 260 juta pada tahun 2016.

Selanjutnya, DPR RI melalui komisi X akan melakukan pengawasan dan evaluasi target kinerja Kemenpar sehingga dana Rp 5,41 triliun dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis menginginkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) optimal mengelola dana Rp 1,15 triliun yang sudah disepakati dalam pagu definitif Bekraf RAPBN TA 2016 sebagai dana awal tulang punggung ekonomi kreatif.

"Dana tersebut (Rp 1,15 triliun), tentu saja masih kurang. Kami tentu ingin yang terbaik untuk menumbuhkan ekonomi kreatif," kata dia usai menandatangani pagu definitif Bekraf RAPBN TA 2016, Senin (19/10/2015) di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bekraf, Komisi X DPR mendorong Bekraf untuk mengusulkan kembali penundaan anggaran senilai Rp 43,89 M untuk program pengembangan ekonomi kreatif.

Banyak tugas besar menanti Bekraf. “Bekraf memiliki tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif mulai dari produksi hingga ke pemasaran” ia menjelaskan.

Selain itu pengendalian terhadap kasus pembajakan karya anak bangsa juga akan menjadi PR besar bagi Bekraf di tengah perkembangan IPTEK yang begitu cepatnya.

Walaupun terjadi penundaan anggaran Bekraf dalam RAPBN TA 2016, Komisi X mendorong Bekraf agar target TA 2016 yang telah disusun tidak mengalami penurunan yakni: Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif (Ekraf) sekurang-kurangnya 8,5%. Jumlah tenaga kerja Ekraf sekurang-kurangnya sebesar 12,3 juta orang. Dan kontribusi ekspor/devisa bruto Ekraf sekurang-kurangnya sebesar 7,07%.

Kedepan, DPR RI melalui komisi X akan melakukan pengawasan dan evaluasi target kinerja Bekraf per triwulan sehingga dana Rp 1,15 triliun dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia.
“Sekarang sebagai langkah awal, kami di DPR RI mendorong Bekraf untuk mengadakan sosialisasi, FGD dan workshop mengenai ekonomi kreatif mengingat Bekraf merupakan bidang yang baru dalam kabinet kerja Jokowi-JK” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (AR)

sumber : pksjateng.or.id

Abdullah Fikri Faqih, Anggota Komisi VIII DPR RI menilai gugatan masyarakat terhadap UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 5 menunjukkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) belum mampu memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat.

“Pemerintah mesti tanggap. Perlu dibuat Peraturan Menteri Agama (PMA) yang lebih mengakomodasi aspirasi masyarakat,” ujarnya di Jakarta (22/10).

Fikri menyebutkan, UU 13/2008 Pasal 5 huruf c sebetulnya sudah ditindaklanjuti dengan PMA Nomor 29/2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Peraturan tersebut membatasi agar calon haji minimal berusia 12 tahun dan yang mau mengulang hajinya diperbolehkan asal sudah 10 tahun.

“Ini untuk membatasi agar pemerintah bisa secara adil memberi peluang kepada seluruh masyarakat melakukan kewajiban ibadahnya,” ujar Anggota Legislatif dari Dapil Jawa Tengah IX ini.

Seperti yang diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan masyarakat yang meminta agar WNI yang sudah naik haji harus ditambah syarat-syaratnya atau dipersulit karena kuota haji yang terbatas. Pembatasan tersebut dinilai membatasi hak asasi manusia dalam menjalankan ibadah.

Mengenai putusan MK tersebut, Fikri berharap ke depan tidak hanya mengedepankan prinsip kebebasan hak, tetapi juga perlu mengedepankan prinsip keadilan. 

sumber : pksjateng.or.id

PEKANBARU (22/10) – Sejak diumumkan sebagai posko evakuasi dan penampungan korban bencana asap, Markaz Dakwah (MD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau ramai didatangi masyarakat.

“Alhamdulillah saat ini ada empat keluarga yang sedang kita tampung, dan 40 orang lebih yang sedang melakukan proses pemeriksaan kesehatan di posko kita hari ini,” terang Ketua DPW PKS Riau, Hendry Munief di sela- sela kegiatan pembagian masker di depan Kantor DPW PKS Riau, Kamis (22/10) pagi.

Sejumlah fasilitas telah disiapkan di posko evakuasi dan penampungan korban musibah asap PKS Riau, diantaranya tenaga medis, dokter, perawat, dan apoteker.

“Posko kita buka setiap hari, jadi kepada masyarakat silakan kunjungi kantor kami. Insya Allah akan disiapkan fasilitas pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Bencana asap akibat kebakaran lahan yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sekitarnya telah berlangsung lebih dari tiga bulan. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di kota itu sudah di atas ambang normal. Banyak warga yang terkena sakit pernapasan.

Selain Riau, bencana asap juga menyelimuti sejumlah kota di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Hingga saat ini pemerintah dibantu beberapa negara tetangga terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lainnya di Tanah Air.

Keterangan Foto: Ketua DPW PKS Riau, Hendry Munief (tengah) di sela- sela kegiatan pembagian masker di depan Kantor DPW PKS Riau, Kamis (22/10) pagi.

sumber : pks.or.id

PEKANBARU (22/10) – Sudah banyak warga masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat menghirup asap pekat yang sudah melanda Pekanbaru sejak 3 bulan lalu.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau, Markarius Anwar menyerukan rumah sakit-rumah sakit di Riau agar menerima dan melayani warga masyarakat yang berobat akibat bencana asap tanpa memungut bayaran.

Ia juga meminta kepada masyarakat, untuk tidak ragu mendatangi puskesmas atau rumah sakit terdekat jika ada keluhan akibat asap.

“Itu gratis, saya sudah menanyakan ini kepada pemerintah. Kalau ada korban asap ini yang tidak dilayani, laporkan ke saya, akan saya datangi rumah sakitnya,” ujar Anwar di sela-sela pembagian masker di depan Kantor DPW PKS Riau, Kamis (22/10).

Anwar juga mengusulkan agar kantor- kantor dinas dan kantor DPRD bisa digunakan sebagai tempat evakuasi masyarakat.

“Sudah ada tiga warga meninggal akibat bencana kabut asap, ini kan sudah banyak. Mudah- mudahan tidak ada lagi korban selanjutnya,” imbuhnya.

Ditambahkannya, saat ini di Komisi E DPRD Riau pihaknya telah memanggil dinas kesehatan dan dinas pendidikan yang terkena dampak kabut asap. Pihaknya juga telah memanggil perusahaan- perusahaan, terkait CSR perusahaan-perusahaan tersebut.

“Alhamdulillah terkumpul 500 ribu masker standard melalui CSR perusahaan dan telah dibagikan kepada masyarakat. Sekarang kita menuntut mereka membuat tempat-tempat evakuasi yang layak untuk menampung masyarakat,” tambah Anwar.

Anwar melanjutkan, aksi sosial ini akan terus dilakukan hingga kebakaran hutan dan bencana asap benar-benar hilang dari Riau.

“Walaupun kecil, akan terus kita lakukan, jangan sampai kita berdiam diri,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Riau, Hendry Munief membagikan masker kepada para pengguna jalan, Kamis (22/10).
sumber : pks.or.id